Haruskah UPW Menghentikan Program Tour-nya?

SMK N 27 Jakarta

First of all, tulisan ini hanya opini pribadi saya. Jadi, apabila Anda berpendapat yang lain, silahkan saja.

Kenapa saya tergelitik untuk membuat tulisan ini? Silahkan Anda membaca terlebih dulu berita yang dilansir Wartakotalive.com tanggal 14 Maret 2013, berikut ini.


Sebelumnya, ada beberapa kesalahan yang saya temui di penulisan berita tersebut, seperti :

1. Penyebutan nama jurusan yaitu jurusan Tour Leader.

Tidak ada jurusan Tour Leader di SMK N 27 Jakarta. SMK N 27 Jakarta hanya mempunyai jurusan Akomodasi Perhotelan, Jasa Boga, Patiseri, Busana Butik, Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, dan Usaha Perjalanan Wisata alias Tour and Travel Department.

2. Harga yang harus dibayar untuk setiap kegiatan bukan senilai Rp 1.8 juta, tetapi bervariasi.

Program UPW memang mempunyai kegiatan tersendiri setiap semester yang berupa tour ke beberapa destinasi wisata. Yang terdiri dari, Jakarta City Tour (JCT) pada semester I, lalu Banten Countryside Tour (BCT) pada semester II, dilanjutkan dengan Jawa - Bali Overland Tour (Jabalov) pada semester III atau IV, dan Singapore - Malaysia Tour (SIN - MAL) pada semester V. Harga setiap kegiatan tour pun berbeda-beda, JCT sekitar Rp 250.000, BCT sekitar Rp 600.000, Jabalov berkisar antara Rp 1.700.000 - Rp 1.800.000, dan SIN - MAL berkisar antara Rp 3.500.000 - Rp 4.000.000. Semua harga tersebut adalah harga tentatif, karena ditentukan oleh jumlah peserta yang mengikuti kegiatan.

3. Lama setiap perjalanan adalah satu minggu.

Sama seperti poin ke-2, lama perjalanan pun bervariasi. Untuk JCT hanya 1 hari, sedangkan BCT selama 2 hari/1 malam. Untuk Jabalov, perjalanan berlangsung sekitar 8 hari/7 malam. Sedangkan untuk SIN - MAL berlangsung sekitar 4 hari/3 malam.

Well, setelah ada wacana penghapusan status SBI/RSBI, sekarang semua sekolah tidak boleh memungut biaya lagi dari para orang tua siswa. Alhasil, beberapa sekolah terlihat kebingungan dalam menjalankan program kejuruannya. Contohnya jurusan Usaha Perjalanan Wisata, yang dalam operasionalnya sangat bergantung dari dana orang tua siswa. Kegiatan yang dilakukan oleh jurusan ini hukumnya wajib dan sudah menjadi standar di setiap sekolah Pariwisata. Tetapi akibat wacana ini, jurusan ini sangat riskan untuk menghentikan programnya akibat larangan pemungutan dana.

Penyebabnya, hampir pasti anggaran pendidikan yang diberikan sebagai kompensasi tidak akan cukup untuk menutupi semua kegiatan yang diselenggarakan oleh UPW. Belum lagi, mereka pun harus bersaing dengan jurusan lain yang pastinya juga membutuhkan dana ini. Tetapi, apabila mereka memilih penghematan dengan mengorbankan tidak adanya kegiatan tour, lulusan mereka sudah pasti akan kalah dari segi knowledge maupun experience daripada lulusan sekolah pariwisata swasta. Mengapa? Karena sekolah swasta tidak perlu memperdulikan rules semacam ini. Dan akhirnya, mereka bisa agak "bebas" dalam menentukan program mereka.

IMO, lebih baik apabila sekolah mengambil langkah agak berani dengan tetap memungut biaya kepada orang tua siswa. Tetapi sebelumnya, musyawarahkan dulu semua program jurusan yang bersangkutan kepada semua orang tua siswa. Selain itu, sekolah pun harus transparan terhadap dana bantuan yang diterima sekolah. Itu dilakukan agar sekolah mendapat kepercayaan dari para orang tua siswa.

Jangan sampai sekolah malah terkesan menutupi masalah ini, dan akhirnya orang tua pun akan tetap tutup mata soal ini. Nanti, murid sendiri yang akan jadi korban. Lagipula, apabila ada komplain dari orang tua siswa, menurut saya posisi sekolah masih cukup kuat untuk berargumen. Toh, dana yang dipungut akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran pula.

Jangan menganggap bahwa perjalanan tour yang dilakukan oleh UPW itu murni sekedar kunjungan ke objek wisata. Bagi kami, murid UPW, tour semacam ini sangat bermanfaat untuk menambah pengalaman, selain itu juga sangat berguna untuk tambahan pengetahuan kami. Jadi, tolong buang jauh-jauh pandangan bahwa kegiatan kami ini hanya kegiatan yang mengada-ada dan membuang-buang uang. Dunia travel memang mahal, tapi manfaatnya tidak akan cukup apabila selalu dihitung dengan nilai ekonomi.

Apalagi ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan, bukan Sekolah Menengah Atas. SMK memang lebih mengutamakan 70% praktek dan 30% teori. Jadi, treatment-nya memang sangatlah berbeda dengan SMA. Sudah jelas, pelajaran praktek sudah pasti akan lebih memakan banyak keperluan dan pasti berpengaruh terhadap biaya.

Jadi, saya berharap apabila peraturan tersebut akan tetap dijalankan, saya mohon kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk meninjau kembali pengaplikasian peraturan tersebut di SMK. Karena, SMA dan SMK adalah 2 sistem pendidikan yang bertolak belakang meskipun sepintas dasarnya terlihat sama. Saya harap pula, jangan sampai peraturan tersebut malah menghambat kegiatan pembelajaran di SMA maupun SMK.

With my best personal regard,

 Mr. Glass
All right reserved.